 |
| Sha Mantha |
Pembangunan Bandar Udara
Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan telah dimulai sejak zaman
penjajahan Belanda.
Yang di masa itu
difungsikan untuk kegiatan perusahaan minyak Belanda di Balikpapan.
 |
| Bandar Udara Sepinggan Balikpapan |
Pada tahun 1960.
Bandar udara ini menjadi bandara
sipil setelah pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Republik Indonesia.
Pada tanggal 9 Januari 1987 kemudian
dikelola oleh PT Angkasa Pura I sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)
No. 1
Dan dikenal juga dengan Bandar
Udara Sepinggan.
Dan dibuka pada tanggal 6 Agustus 1997 sekaligus pengoperasiannya.
 |
| Bandar Udara Sepinggan Balikpapan |
Program pemerintahan
Indonesia dalam upaya memindahkan Ibu Kota.
Terapresiasi kedalam
bentuk kinerja nyata dengan memindahkan ibukota baru ke daerah Kalimantan Timur
sebagai pusat pemerintahannya.
Pemindahan pusat
pemerintahan yang terkesan tiba-tiba diumumkan ke tengah masyarakat luas pada
tahun 2019 silam yang tidak ayal menimbulkan berbagai pro dan kontra dari
berbagai kalangan masyarakat luas di Indonesia.
 |
| Balikpapan |
Pulau Jawa hanya
memiliki luas 6% dari luas Indonesia serta dihuni 54% total penduduk yang
diharapkan akan berkurang seiring pemindahan Ibukota negara baru.
Selain menuju arah
pembangunan agar sampai kepada manusia Indonesia yang adalah investasi
keseluruhan masyarakat luas di Indonesia dalam menghadapi masa depan Indonesia
yang maju adil makmur dan merata.
Indonesia berada di
dunia yang bergerak begitu cepat melalui berbagai perjalanan dimasa lampaunya
sebagai warnanya.
Namun, untuk keluar dari
zona nyaman bukanlah suatu perkara mudah.
Pemerintah Indonesia
berupaya menjalin interaksi sedemikian rupa dengan seluruh warga masyarakatnya
melalui berbagai upaya.
Sejak tahun 2019 silam,
bentuk transparansi pemerintah dilakukan dengan melibatkan secara langsung
masyarakat luas dengan menampung setiap kontradiksi yang terjadi di masyarakat
melalui pendekatan-pendekatan visual dan non visual serta berinteraksi dari
hati ke hati.
Yang perlahan namun
pasti, dilakukan oleh presiden Republik Indonesia sebagai jembatan penghubung
di tengah upaya pelaksanaan serta kelancaran dari rencana pemindahan pusat
pemerintahan Indonesia ditengah-tengah masyarakat luas dengan menampung setiap
sumbang saran dari setiap unsur masyarakat sebagai harapan agar terciptanya
sinergi yang baik antara pemerintah dan rakyat Indonesia, dalam mendukung
program dari pemerintahan Indonesia saat ini.
 |
| Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo |
Namun, reaksi penolakan keras
tersebut tak serta merta menyurutkan tekad dari rencana pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk melakukan urban regeneration yang
dianggarkan menelan biaya sebesar Rp. 571 Triliun.
Dan sempat memunculkan kekhawatiran
pada sebagian besar warga Ibukota Jakarta tentang bagaimana nasib kota Jakarta
apabila ibukota dipindahkan di Kalimantan Timur.
Yang dengan sigap ditindaki dengan
cepat oleh presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo melalui akun media
sosial pribadinya dengan menekankan bahwasannya Jakarta akan tetap menjadi
prioritas pembangunan.
Dengan demikian fungsi dari Jakarta
akan lebih berfokus sebagai kota bisnis, pusat perputaran keuangan ( kota
keuangan ), pusat perdagangan sekaligus pusat jasa berskala regional dan
global.
Pada Era presiden pertama Indonesia.
Ir. Soekarno telah menggagas perihal
pemindahan pusat pemerintahan Indonesia.
 |
| Presiden Indonesia ke-1 Ir. Soekarno |
Sedangkan Pusat
Pemerintahan Indonesia sendiri, sebelumnya telah mengalami perpindahan Ibu Kota
sebanyak 3x.
Pemindahan Ibukota
negara tersebut terjadi berdasarkan:
Pada tanggal 2
Januari 1946.
 |
| Sri Sultan Hamengkubuwana IX |
Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Raja dari Kraton Kasultanan Yogyakarta
dan Sri Pakualaman VIII.
Raja dari Puro Pakualaman Yogyakarta.
Mengirimkan surat jaminan kepada pemerintah Republik
Indonesia saat itu untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia
ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
 |
| Sri Pakualaman VIII |
Atas jaminan tersebut juga.
1. Pada tanggal 4
Januari 1946.
Ibu Kota negara Republik
Indonesia kemudian dipindahkan ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
 |
| Alun-Alun Utara Kraton Kasultanan Yogyakarta |
Dan kembali berpindah ke
Jakarta hingga roda pemerintahan kembali normal.
2. Namun, pada tanggal
19 Februari tahun 1948.
 |
| Padang Sumatera Barat |
Ibukota negara Republik
Indonesia kembali dipindahkan ke kota Padang Provinsi Sumatera
Barat.
3. Pada tanggal 6
Juli tahun 1949.
Ibu Kota Indonesia
kembali dipindahkan ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan kembali ke Jakarta pada
tanggal 17 Agustus tahun 1950.
 |
| Alun-Alun Utara Yogyakarta |
Sebagai bangsa besar
yang baru memproklamirkan kemerdekaannya selama 74 tahun.
Indonesia bahkan belum
pernah menentukan serta merancang sendiri Ibu Kotanya.
Melalui banyak
pertimbangan yang tentunya telah melalui berbagai kajian-kajian mendalam,sejak
3 tahun terakhir.
Pemerintah Indonesia
kemudian memutuskan pemilihan lokasi bakal Ibukota negara baru yang tengah
dipersiapkan dengan seksama sebagai kawasan paling ideal.
Lokasi bakal Ibukota
negara Republik Indonesia baru tersebut telah diputuskan berada di sebagian
Kabupaten Panajem Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara (
Tenggarong ) Provinsi Kalimantan Timur.
 |
| Kampung Nelayan Talisan Kalimantan Timur |
Pembangunan jalan
penghubung yang sebelumnya menjadi pembatas antar Provinsi di kepulauan
Kalimantan juga telah dilakukan dengan membuka daerah-daerah terisolir untuk
menumbuhkan ekonomi dikawasan perbatasan selain berfungsi sebagai pertahanan
sekaligus keamanan negara.
Sebagai wujud nyata dari pengembangan program tersebut.
Selain
pertimbangan-pertimbangan khusus lainnya.
Kalimantan Timur memiliki resiko bencana alam yang minim.
Lokasi Ibukota yang berada di tengah Indonesia, sekaligus dekat dengan kota
yang sudah berkembang yaitu Balikpapan - Samarinda dengan infrastructure
lengkap serta lahan seluas 180ribu hektar yang telah menjadi hak pemerintahan
Indonesia.
 |
| Berau Kalimantan Timur |
Parahnya tingkat
kemacetan pada jalur lalu lintas, polusi udara serta banjir menahun
menjadi pertimbangan khusus yang sedang ditangani.
Pada tahun 1898 dan
Tahun 1920 sejak era penjajahan kolonial Belanda, wilayah Batavia ( Jakarta )
sendiri sudah kerap terkena banjir.
 |
| Banjir Batavia Tahun 1898 |
Besarnya beban perekonomian
Indonesia terhadap Jakarta dan Pulau Jawa, memicu terjadinya kesenjangan
ekonomi antara Pulau Jawa dengan Pulau luar Jawa yang terus meningkat meskipun
sejak tahun 2001 telah dilakukan program otonomi daerah.
Jalan penghubung ( jalan tol ) antar
dua kota antara Balikpapan - Samarinda yang akan melewati kecamatan Samboja di
Kutai Kertanegara ( Tenggarong ) yang direncanakan sebagai lokasi Ibukota
negara baru Indonesia.
Sekaligus memperpendek jarak tempuh
antar kota dari Balikpapan - Kertanegara yang hanya memerlukan waktu sekitar
1,5 jam melalui jalur tol yang biasanya harus memakan waktu hingga 3 jam
melalui jalur biasa.
Sedangkan dari Samarinda -
Kertanegara hanya membutuhkan jarak tempuh sekitar 1 jam melalui jalur
tol yang biasanya harus memakan waktu sekitar 2 jam melalui jalur biasa.
Cara pemerintah dalam
mendistribusikan lahan dengan memberikan kepastian hukum kepada rakyat juga
dilakukan dengan menyerahkan kepada ribuan kepala keluarga di 4 Provinsi di
Kalimantan yang diserahkan langsung oleh presiden Republik Indonesia yang ke-7
Joko Widodo.
Surat keputusan redistribusi tanah
objek reforma agraria juga hutan adat seluas 133.000 hektare tersebut.
Diberikan khusus kepada rakyat
kecil, agar di olah menjadi lahan pertanian dan perkebunan warga masyarakat
Kalimantan untuk bercocok tanam.
Namun pemerintah juga berhak
mengambil kembali lahan-lahan tersebut apabila ternyata seluruh warga yang
menerima lahan diketahui tidak mengelola dengan baik ( mengosongkan )
lahan-lahan yang diberikan secara cuma-cuma.
Situasi perekonomian dunia yang
tidak menentu, menekan eksport, subtitusi barang-barang impor serta
meningkatkan investasi sebagai tantangan perekonomian global.
Peran dari petani mandiri diharapkan
mampu memenuhi standar kebutuhan desa - desa tertinggal menuju ekonomi maju
dimulai dari petani yang menanam sekaligus mengolah hasil-hasil pertanian dan
perkebunannya sendiri menjadi produk-produk olahan yang siap dipasarkan didalam
maupun pasar luar negeri.
Harapan segenap pemerintahan
Indonesia untuk memiliki Ibu Kota yang lebih baik dalam mewujudkan Indonesia
sentris dalam mendorong pembangunan, ekonomi dan pendidikan yang merata.
Yang tentunya juga menjadi harapan
segenap rakyat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik, ekonomi maju yang
terus meningkat, makmur dan merata.
Dengan segala keberagaman yang satu
yaitu Indonesia.
 |
| Labuan Cermin Kalimantan Timur |
Ibukota baru akan
mencerminkan Kebhinekaan dan kekayaan alam Indonesia serta pembangunan yang
bersahabat dengan alam sebagai simbol Indonesia maju.
Yang berhasil keluar dari zona nyaman dengan sumber daya manusia yang unggul
dan mumpuni. Sha
Dari Berbagai Sumber
Terima Kasih Kepada;
1. Kristupa Saragih
2. Fotografer Net Indonesia
3. Photo Lawas
 |
| Team of Fotografer Net Indonesia-Jogjakarta |
Comments
Post a Comment