Deklarasi PBB Perang Propaganda Britania

Sha Mantha

Inflasi di Indonesia tahun 1957 mencapai 42,40% dan kian meningkat di pertengahan tahun 1960-an.

Rakyat Indonesia kerap dirundung kesulitan ekonomi di era presiden Soekarno.

Satu dekade usai proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia.

Soekarno mencuri perhatian dunia dengan kebijakan dan pendekatan politiknya yang agresif.

Dasarnya adalah sikap anti-nekolim atau anti terhadap proyek neokolonialisme-imperialisme.

Sikap ini menganggap proyek kolonialisme dan imperialisme asing bukan lagi dalam bentuk klasiknya, melainkan dalam bentuk baru yang laten dan hampir tak tampak secara fisik.

Sejak awal, PBB sudah dipandang negatif oleh Soekarno karena dianggap sebagai perwakilan para kolonialis Barat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga mencerminkan sifat neokolonialisme-imperialisme.

Kenetralan yang digembar-gemborkan PBB, bagi Soekarno tidak lebih hanyalah omong kosong belaka.

Lalu pada 7 Januari 1965

Presiden Soekarno mendeklarasikan bahwa negara Republik Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Public Papers of the Secretaries General of the United Nations: Volume 7 U. Thant 1965-1967 (2010) yang disusun sejarawan PBB Andrew W. Cordier dan Max Harrelson.

Keduanya menyebutkan. 

Embrionya adalah keinginan Federasi Malaya, yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu, untuk menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura menjadi satu negara baru.

Dan pada September 1963 negara Malaysia lahir di bawah restu Inggris.

Inggris merupakan negara yang sempat menjajah Hindia Belanda ( Indonesia ) pada 1811-1816.

Pasal 6 Piagam PBB menyatakan

Majelis Umum memang diberi kekuatan untuk menendang keluar negara anggota yang tak patuh pada aturan.

Namun tak ada keterangan jelas bagaimana sikap resmi PBB jika sebuah negara ingin keluar secara sukarela.

Pada 20 Januari 1965

Tepat dua minggu usai deklarasi

Soebandrio mengirimkan surat resmi yang berisi pengunduran diri Indonesia dari PBB.

Meski PBB tetap membuka pintu, ketegasan Soekarno membuat Indonesia memutus hubungan dengan organisasi-organisasi bawahan PBB seperti WHO - UNICEF dan lainnya.

Yang secara otomatis memutus dana bantuan sosial dan pendidikan senilai $50 juta yang gagal mengalir ke Indonesia, demikian cataat Associated Press dan dilaporkan ulang Rappler.

Tanpa berfikir panjang dengan nasib rakyatnya saat itu.

Soekarno mengingatkan agar rakyat, kementerian dan militer Indonesia siap menghadapi segala konsekuensinya. 

Sebab, hanya dengan mengatasi kesulitan negara Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar.

Memasuki era Demokrasi Terpimpin yang tak luput dari peran moralitas propaganda rahasia dalam sebuah demokrasi.

Beberapa orang mengkritik, manuver politik luar negeri Soekarno tak memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang justru makin memperparah keadaannya.

Ada pula yang menganggap konfrontasi dengan Malaysia adalah pengalihan isu akan bobroknya perekonomian Republik Indonesia kala itu.

Soekarno mengidam-idamkan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam berbagai segi.

Pendirian Malaysia berkat bantuan Inggris, menurut Soekarno, adalah salah satu contohnya.

Kemandirian ekonomi akan menghindarkan Indonesia dari ketergantungan akan bantuan ekonomi dari negara atau lembaga internasional.

Soekarno mencipta konsep Berdikari atau "berdiri di atas kaki sendiri" untuk mencapainya.

Segala kebijakan yang berbau nasionalisasi juga membuat pemodal asing, terutama dari Barat, kesulitan masuk ke Indonesia.

Kemudian pada 30 September1965

Terjadi peristiwa yang dikenal dengan Gerakan 30 September yang menewaskan sekitar 700.000 tersangka komunis ( belum terhitung jumlah korban meninggal termasuk rakyat sipil yang dituduh sebagai komunis ). 

Peristiwa yang disingkat dengan G30S 1965 terjadi tepat 7 bulan usai Indonesia keluar dari PBB sekaligus bibit penggembosan kekuasaan Soekarno.

Paul Lashmar dan James Oliver mencatat di bukunya, Britain's Secret Propaganda War 1948-77.

Bahwa Inggris juga punya peran besar dalam upaya tersebut.

Departemen Penelitian Informasi Kantor Luar Negeri (IRD) didirikan di bawah Pemerintah Buruh pada tahun 1948 yang secara diam-diam dibiayai dari anggaran Dinas Intelijen Rahasia. 

Sebuah organisasi besar yang memiliki hubungan dekat dengan MI6.

Sejak 7 Agustus 1949 hingga 2 September 1962.

M16 (Badan Intelijen Inggris ) telah menyusup kedalam tubuh kelompok Islam yang jatuh dalam tindak radikalisme.

Sementara gerakan radikalisme agama merupakan taman bermain paling nyaman untuk para agen intelijen.

Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun telah menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Dan dilakukan oleh kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan pembentukan negara Islam di Indonesia.

M16-melakukan kampanye propaganda rahasia yang kuat melawan Komunisme Blok Timur selama hampir tiga puluh tahun menggunakan wartawan, politisi, akademisi, militer dan anggota serikat buruh yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Operasinya diperluas ke seluruh dunia dan mencakup surat kabar, majalah, kantor berita, penerbitan buku, akademisi dan stasiun radio. 

IRD melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memberikan materi kepada media, kata Lashmar dan Oliver, sehingga seringkali sulit untuk mengatakan siapa yang jurnalis dan siapa propagandanya. 

Perang yang tidak sepenuhnya dimenangkan di medan perang tersebut.

Tujuannya sederhana: penguasaan sumber daya alam Indonesia melalui jalur investasi asing sekaligus suatu masalah pelik yang sangat sulit direalisasikan selama Soekarno berkuasa.

Menggunakan beragam teknik untuk memengaruhi pendapat dunia dan domestik. 

Kegiatan IRD mencerminkan dan melengkapi operasi propaganda rahasia CIA ( Amerika Serikat ) yang serupa. 

CIA mendanai politisi antikomunis Inggris dan anggota serikat buruh yang membantu mengalahkan aktivis kiri di dalam dan di luar negeri. 

Agen IRD Inggris membantu menggulingkan rezim Soekarno di Indonesia yang kaya akan minyak, karet, dan timah dan diancam oleh partai komunis yang memiliki lebih dari sepuluh juta anggota. 

Setaun kemudian 19 September 1966

Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi anggota PBB.

Keinginan ini disambut hangat pada sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada 28 September 1966.

Perwakilan Indonesiapun kembali aktif di markas PBB.

Diiringi bantuan internasional yang kembali mengalir ke Indonesia dengan beragam investasi  Inggris dan negara-negara “nekolim" lainnya. Sha

Dari Berbagai Sumber