Dosa Besar INDONESIA

Sha Mantha

 

 

 

Drama politik pemerintahan di Indonesia bak pentas wayang tontonan sejuta kepentingan segelintir kaum.

Lalu dosa negara siapa yang tanggung?

Mengapa pemerintahan Indonesia selalu menumbalkan rakyatnya sendiri sebagai sesajen penolak bala?

Bak hidup di tengah kaum bangsa kutukan yang dicengkeram dosa turunan.

Indonesia nasibmu kini dipelukan demokrasi liberal kepentingan kapitalisme.

Ketika sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh swasta.

Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi modern yang semuanya hasil dari jerih payah keringat rakyatnya sendiri

Konsep Kapitalisme Liberalis yang melenggang penuh percaya diri, menggunakan pengalihan melalui issue agama dan komunis ke tengah masyarakat dan masalah akan selesai.

Tujuan utama dibalik issue komunis di Indonesia sangat dipegangruhi oleh M16-Agent Rahasia Inggris yang selama 30 tahun melakukan kampanye propaganda rahasia yang kuat melawan Komunisme Blok Timur.

Segala kebijakan yang berbau nasionalisasi telah membuat pemodal asing, terutama dari Barat, mengalami kesulitan untuk masuk ke Indonesia.

M-16 mendanai politisi antikomunis Inggris dan anggota serikat buruh yang membantu mengalahkan aktivis kiri di dalam dan di luar negeri, menyusup sebagai pahaman sangat radikal ditubuh Komunis  Indonesia dengan menyewa CIA-Amerika.

Selama komunis masih ada di Indonesia Kapitalisme tidak akan pernah bisa masuk ke INDONESIA.

Aktivis kiri adalah gerakan revolusioner yang bertujuan untuk melawan kebijakan pemerintahan merubah menjadi yang lebih baik
Sedangkan aktivis kanan adalah gerakan yang melawan kebijakan pemerintahan yang juga disebut kiri

Dibantu Departemen Penelitian Informasi Kantor Luar Negeri yang dibiayai dari anggaran Dinas Intelijen Rahasia M-16 Inggris

M-16 telah melengkapi operasi propaganda rahasia CIA ( Amerika Serikat ) yang serupa.

Semua bermula pada Maret tahun 1966

ketika Orientasi pemerintahan saat itu sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya.

Dengan lebih berpihak kepada Barat dan menjauhi ideologi komunis.

Membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat otomatis memudahkan arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA, akibatnya hutang luar negeri mulai meningkat.

Keadaan ini tak ayal sama dengan membangunkan kembali VOC yang sebelumnya telah bangkrut.

VOC masuk ke wilayah Nusantara dimulai dengan metode sebagai berikut:

1. Berdagang dan menawarkan investasi.

2. Membuat perjanjian kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan menyewa banyak tanah disetiap wilayah di Nusantara, kemudian membangun perusahaan-perusahaan dagang , membangun gudang-gudang stockis
mendirikan sekolah, membuka area perkebunan, membangun infrastructure lalu mendirikan kota.

3. Dari gudang berubah menjadi benteng dan pangkalan militer dilengapi gudang persenjataan yang kemudian digunakan untuk merampas menjarah membunuh ahli waris sah Raja-Raja Nusantara.

4. Mempekerjakan kaum pribumi untuk dijadikan satpam dan dipersenjatai.

5. Mengatur pengangkatan Raja-Raja di wilayah Nusantara yang bersedia dijadikan boneka dan membuang putera-putera mahkota kerajaan ke luar negeri. 

6. Kemudian memonopoli, mengubah sistem ekonomi, politik, mata uang dan pemerintahan. 

7. Pada awalnya tertib membayar hutang kemudian berkhianat membulak-balik sistem dengan menarik upeti kemudian terjadi perlawanan dan satpam yang dipekerjakan, dibayar untuk melawan sesama kaum pribumi dengan cara di adu domba.

Menjelang awal tahun 1970-an

Atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia.

Situasi inilah kemudian yang membuat negara Indonesia telah dianggap menggeser sistem ekonomi yang awalnya lebih banyak dikendalikan oleh negara ( sosialisme ) dan perlahan-lahan menjadi semikapitalisme.

Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an

Sistem ekonomi Indonesia terus mengalami pergeseran.

Ketika sebuah mainstream sistem ekonomi telah dipilih dan DIPAKSAKAN  kepada negara ini.

Akibatnya mulai bermunculan banyak isu di  pemerintahan orde baru saat itu yang dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri.

Tahun 2001

Industri perbankan tumbuh cepat dan menjamur  disertai transaksi pesat hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu.

Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya.

Bahkan semakin liberal.

Pemerintahan Indonesia mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF menuju libelarisasi ekonomi.

Ketika ternyata reformasi atau perubahan dilakukan setengah hati akibatnya Reformasi kemudian di Korupsi.

INDONESIA adalah negara cadas

Korupsi merajalela dan tidak pernah ada revolusi mental dimanapun selain pemerintahan demi pemerintahan baru yang sudah disiapkan untuk mengunyah semua yang ada didalam negeri.

Kemiskinan tidak akan pernah dientaskan dinegara ini karena menjadi alat propaganda pemilihan umum setiap lima tahun sekali oleh partai politik Indonesia.

Semua partai politik di INDONESIA menjalankan instruksi pemodal dan seperti budak.

Apakah Partai Politik di Indonesia masih bisa relevan dengan pekerjaan zaman modern seperti ini?

Partai Politik yang adalah budak dari sistem kapitalisme, budak dari gaya hidup, budak dari sistem pemerintahan oligarki.

Karena sistem pemilu dengan Parlementary Treshold dan President Treshold hanya memungkinkan partai-partai serta siapa siapa yang boleh duduk di lingkar kekuasaan baik di Eksekutif maupun Legislatif atas selera OLIGARKI.

Siapapun Presidennya akan tidak berdaya pada KEPENTINGAN OLIGARKI daripada memenuhi KEPENTINGAN RAKYAT secara keseluruhan.

Fungsi parlemen sebagai lembaga tertinggi di Indonesia sama sekali tak lagi peduli, diam menutup mata ketika president melakukan kesalahan.

Parlemen kini

Melakukan monitor kontrolir ketika kepala negara keluar jalur parlementer bahkan diam saja karena itu semua untuk kepentingan partai politik.

Negara Indonesia adalah partisan pemilu yang tidak menyadari jerat-jerat oligarki amanat konstitusi yang perlahan-lahan membunuh dirinya sendiri dengan melakukan pembelaan masing-masing kelompok yang membabi buta.

Korban Partai Politik yang memperbudak rakyat.

Gotong royong dan bersatu dalam perbedaan menjadi nafas hidup masyarakat luas di Indonesia yang kemudian dipatenkan menjadi produk yang ideal bagi bangsa dengan ribuan suku yang diberi nama Pancasila dan dilembagakan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Jika UUD-45 kepada yang asli maka semua produk hukum pasca amandemen akan
Partai akan Bubar.

Bahkan rezim ini di misioner ( di non-aktifkan ) demi hukum.

Orde baru berhasil digulingkan dengan cara yang sangat memalukan namun borok dan penyakit yang telah diamputasi rupanya menimbulkan komplikasi penyakit yang semakin parah.

Perubahan-perubahan setengah hati itu bernama reformasi.

Ketika MPRS ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) melakukan sidang menunjuk MANDATARIS MPR karena MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

Partai Politik yang berdiri diantara satu kaki, ketika satu Kaki kepentingan partai dan
Satu kaki Untuk kepentingan rakyat tak lebih dari ajang pasar dagang yang ditawarkan dengan cara berteriak-teriak lantang setiap 5 tahun sekali.

Degradasi Pancasila sebenarnya di mulai saat TAUFIK KIEMAS menjabat Sebagai ketua MPR

PANCASILA yang SEJATINYA sebagai dasar negara dirubah menjadi Pilar dengan kampanye 4 Pilarnya.

Seperti rumah yang tak lagi berpondasi ketika dasar rumah telah dijadikan pilar sehingga tak berbentuk lagi.

Dan sejak saat itu negara Indonesia tak lagi memiliki dasar negara.

Pancasila direndahkan dan diatur melalui perundang-undangan.

Segala perundang-undangan yang seharusnya berdasarkan Pancasila kini telah terbolik-balik kini berubah menjadi aturan Undang-undang.

Kekuatan Pancasila yang tak lebih sebagai aturan yang ditetapkan, bukan lagi dasar / azaz

Presiden Republik Indonesia saat ini bahkan tidak menjalankan konstitusi sesuai dasar negara / Azas ideology bangsa.

Sebab negara INDONESIA telah menjadi Bangsa yang tidak jelas.

Memudahkan para anasir membuat menata dasar dan memasukkannya kedalam negara Indonesia entah Komunisme, Neo -Komunisme atau Kapitalisme , Neo-Kapitalis atau bahkan perpaduan dari keduanya. Sha

 

Oleh Berbagai Sumber