Sha Mantha |
Atas desakan Soekarni ketua gerakan nasionalisme anti Kolonial Belanda.
Dilakukanlah
penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang bertujuan untuk menjauhkan
Soekarno-Hatta dari "pengaruh" Jepang.
Dan
"diasingkan" ke Rengasdengklok oleh kelompok pemuda yang
dipimpin olehnya.
Pada 17
Agustus 1945
Tepat jam 10.00 wib pagi
Dikediaman
seorang warga negara Indonesia keturunan Arab yang berada di Jl Pegangsaan
Timur Jakarta.
Soekarni
kemudian mendesak Soekarno - Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan
Indonesia.
Naskah
proklamasi kemerdekaan yang ditulis oleh Soekarno kemudian dibacakan oleh
Soekarno dibawah tekanan pemuda Indonesia yang disertai dengan pengibaran
bendera merah putih.
Sehari
kemudian Soekarni pula yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh
penjuru wilayah di Indonesia.
Pada
tanggal 18 Agustus 1945
Keraton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat menjadi kerajaan Nusantara pertama yang lebih
dulu menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah
Indonesia merdeka.
Kemudian
disusul oleh Praja Mangkunegara pada tanggal 19 Agustus 1945.
Dan 4
hari kemudian tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1945 Kasultanan Yogyakarta dan
Puro Pakualaman Yogyakarta menyatakan bergabung dengan Negara Kedaulatan
Republik Indonesia.
Setelah
kemerdekaan Indonesia ditambah merosotnya kehidupan ekonomi dan kekacauan
politik, para buruh kemudian melakukan revolusi.
Sebelum
perang dunia II
Keraton Kasunanan Surakarta dan Praja
Mangkunegaran Solo berada dalam posisi pembangunan industri agraris khususnya
gula tebu dan tembakau.
Dari
aktifitas ini pula yang menyebabkan tumbuhnya kelas buruh.
Kaum
buruh yang kemudian memunculkan ideologi sosialis-komunis.
Di masa
revolusi usai kemerdekaan Negara Republik Indonesia inilah kemudian muncul
berbagai gerakan dan pemberontakan, yang dilatarbelakangi oleh berbagai
ideologi disertai propaganda CIA juga M-16 agent rahasia Inggris sekaligus
tentara Inggris - Belanda dan Jepang yang hendak merebut kembali wilayah Indonesia.
Pada
Oktober 1945
Muncul gerakan anti monarki di
Surakarta yang dipimpin oleh Tan Malaka.
Tan
Malaka merupakan mantan kader partai komunis Indonesia yang
sudah berdiri sejak tahun 1926.
Meskipun
sudah keluar dari kelompok komunisme - Tan Malaka rupanya masih menjiwai
ideologi sosialisme yang terlanjur mendarah daging.
Tujuan
gerakan penghapusan DIS adalah untuk membubarkan Praja Mangkunegara Solo dan
Keraton Susuhunan Surakarta.
Sekaligus
upaya memudahkan perampasan tanah-tanah pertanian milik Praja
Mangkunegara dan Keraton Kasuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan
kegiatan landreform oleh golongan sosialis.
Barisan
Banteng kemudian berhasil menguasai Surakarta.
Tanggal 17
Oktober 1945
Perdana Menteri Kasunanan KRMH
Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerombolan Anti swapraja.
Aksi ini
diikuti pencopotan Bupati-bupati yang umumnya kerabat raja dan diganti
orang-orang yang pro gerakan Anti swapraja.
Belanda
yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali Indonesia
dengan cara kekerasan dan mengakibatkan jatuhnya Jakarta kembali ke
tangan Belanda.
Pada 2
Januari 1946
Sri Sultan Hamengku Buwono
IX dan Sri Pakualam VIII menjaminkan diri kepada
pemerintah RI untuk memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta.
Ibukota
negara Indonesia yang semula berada di Jakarta kemudian dipindahkan ke Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Karena
kondisi di daerah lain belum sebaik dan seaman situasi kota Yogyakarta.
Pihak
Keraton Kasultanan Yogyakarta pula yang menanggung biaya operasional para
pejabat RI selama berada di Yogyakarta sebesar 6juta Golden.
Ditambah
dengan kondisi kas Negara RI yang saat itu sedang kosong, pemerintahan
Indonesia terus menjalankan roda pemerintahannya menggunakan dana kerajaan
Nusantara.
Istana
Kepresidenan yang berlokasi di Gedung Agung oleh pihak
Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman diisi
kembali dengan berbagai perabotan dan peralatan lengkap untuk menunjang
kegiatan pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Selain
itu, pihak Kraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman juga memberikan tempat
penginapan kepada segenap jajaran pejabat tinggi dari Jakarta yang ikut hijrah
ke Yogyakarta.
Pejabat-pejabat
pemerintah Orde lama tersebut tinggal di lingkungan Keraton Kasultanan
Yogyakarta , di Puro Pakualaman dan di rumah-rumah penduduk.
Didukung
oleh antusiasme rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, makanan dan
harta benda mereka.
Lalu pada
maret 1946
Perdana Menteri Kasunanan Surakarta
yang baru yaitu KRMT Yudonagoro diculik dan dibunuh oleh kelompok anti monarki
Hingga
April 1946
9 pejabat Kepatihan mengalami hal yang
sama.
16 Juni 1946
Pemerintah Indonesia kemudian mengubah
status DIS menjadi Keresidenan, menyatu dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Didukung
oleh Jendral Sudirman status Daerah Istimewa Surakarta kemudian
dibekukan.
Penetapan
Status otonomi khusus ini
Sejak Agustus 1945 hingga Agustus 1946
tidak pernah ditetapkan dalam pasal ke-18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.
Namun hanya
berupa Piagam Penetapan Presiden tanggal 19 Agustus 1945 dan UU
No 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
Setelah
pemindahan ibukota negara Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kota Solo
kemudian dijadikan basis pergerakan oleh para aktivis.
Karena
banyaknya kerusuhan, penculikan dan pembunuhan.
Pemerintah
RI kemudian membekukan status DIS yang untuk sementara waktu dan
didukung oleh Jendral Sudirman.
Langkah
yang dilakukan oleh presiden Soekarno saat itu dengan menurunkan kekuasaan
raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran.
Sementara
daerah Surakarta yang bersifat istimewa diubah kebentuk keresidenan sebelum
bentuk dan susunannya ditetapkan oleh undang-undang.
Akibatnya
status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara hanya sebagai simbol di
masyarakat dan warga negara Republik Indonesia.
Dan
fungsi Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.
Tahun
1948
Tan Malaka bersama Soekarni kemudian
mendirikan Partai Musyawarah Orang Banyak ( Murba ) yang diketuai oleh
Soekarni.
Tahun
1965
Terjadi gerakan satu Oktober ( Gestapu
) istilah Soekarno yang lebih dikenal sebagai gerakan 30 September.
Pergerakan
yang ditujukan sebagai bentuk pemberontakan ini dilakukan oleh Partai Komunis
Indonesia.
Sebelum
terjadinya pemberontakan, Soekarni sudah memberikan informasi kepada
Soekarno bahwasanya PKI disinyilar akan melakukan pemberontakan namun tidak
diindahkan oleh Soekarno.
Informasi
tersebut justru dianggap sebagai tindakan provokatif oleh Soekarno.
Soekarno
yang terlalu percaya pada PKI kemudian membubarkan partai Murba yang
dianggapnya berseberangan
Uji
materi ke Mahkamah Konstitusi atas UU Negara Bagian Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1950.
Menjadi
langkah yang akan ditempuh untuk menghidupkan kembali Daerah Istimewa Surakarta
sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dimasa kini. Sha
Dari
Berbagai Sumber
Photo by
Puguh Rata Widura
Comments
Post a Comment